Investor Qatar Siap Luncurkan Dana untuk Pembangunan Sejuta Rumah di Indonesia
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Pemerintah Indoneisa menjalin kerja sama dengan investor asal Qatar untuk membangun satu juta unit rumah, sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target program perumahan Prabowo-Gibran, yaitu pembangunan tiga juta unit rumah setiap tahun.
Pada Rabu, 8 Januari, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukimam (PKP) Maruarar Sirait dan investor perumahan dari Kerjaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani. Acara tersebut berlangung di Istana Merdeka, Jakarta.
Maruarar menjelaskan bahwa hunian yang dibangun akan berada di atas lahan negara dan difokuskan di wilayah perkotaan. Ia menambah bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kepercayaan publik yang tinggi kepada Preside, serta dukungan berbagai pihak, termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hashim Djohadikusumo.
“Dalam dua bulan lebih sedikit, sudah hampir 40 ribu unit rumah terbangun. Kerjasama dengan Qatar ini merupakan langkah awal, dan nantinya banyak investor lain yang akan terlibat dalam sektor perumahan,” ungkap Maruarar.
Pembangunan satu juta unit hunian ini akan menggunakan lahan milik negara yang dikelola oleh Sekretariat Negara, BUMN, dan Kementerian Keuangan, dengan lokasi di Jakarta seperti Kemayoran, Kalibata, dan Senayan.
Maruarar menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas merumuskan kebijakan perumahan pemerintah, memberikan apresiasi terhadap penandatanganan MoU antara Indonesia dan Qatar. Ia optimis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan penandatanganan MoU antara pihak Indonesia yang diwakili Pak Maruarar Sirait dan pihak Qatar. Kami berharap proyek ini bisa dimulai secepatnya dan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Hashim.
Sementara itu, investor perumahan dari Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, mengungkapkan keyakinannya terhadap keberhasilan proyek ini. Ia juga menegaskan pentingnya hubungan baik yang telah terjalin antara Qatar dan Indonesia.
“Saya dan tim saya berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Proyek ini akan menjadi perumahan sosial untuk masyarakat, dan kami akan melaksanakannya secara profesional dengan dukungan penuh dari seluruh tim kami. Dengan bantuan dari Presiden, Pak Hashim, dan para menteri, kami yakin ini akan berhasil,” ujarnya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, enggan membocorkan nilai investasi proyek pembangunan satu juta unit rumah ini. Namun, ia menyebutkan bahwa hunian yang akan dibangun adalah hunian vertikal yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
Investasi kali ini akan fokus pada pengembangan hunian di kota-kota besar, dengan perhatian khusus pada rumah susun sebagai solusi untuk mengatasi kawasan kumuh.
Tujuannya adalah membersihkan dan memperbaiki 98 kota di Indonesia, dimulai dari area yang dekat dengan sungai, kali, dan laut yang kumuh.
Program ini bertujuan untuk membangun satu juta unit rumah vertikal di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan yang perlu renovasi agar kota-kota menjadi lebih baik, kata Fahri.
Menanggulangi Masalah Backlog Perumahan
Ekonomi INDEF, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa meski ada program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, mengatasi backlog perumahan di Indonesia akan tetap sulit. Berdasarkan data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023, backlog perumahan Indonesia mencapai sekitar 12,7 juta unit.
Backlog perumahan terjadi ketika permintaan akan rumah jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah rumah yang tersedia. Program pemerintah yang bertujuan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebenarnya belum cukup menjangkau kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin.
Tauhid menjelaskan bahwa meskipun ada program rumah dengan uang muka dan cicilan rendah, masyarakat dengan pendapatan rendah tetap kesulitan membeli rumah.
Cicilan untuk program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) umumnya lebih dari Rp500 ribu, sementara banyak orang miskin hanya mampu membayar sewa sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu. Akibatnya, banyak dari mereka yang tetap tidak bisa memiliki rumah dan hanya bisa menyewa.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kerjasama dengan investor Qatar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.
Namun, menurut Tauhid Ahmad, banyak rumah yang ditawarkan pemerintah sering kali terletak jauh dari tempat kerja masyarakat. Hal ini membuat banyak orang, termasuk kelas menengah yang mampu membeli rumah, lebih memilih untuk menyewa hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja mereka.
Tauhid menjelaskan bahwa meskipun pembangunan rumah di perkotaan sudah baik secara fisik, faktor lokasi sangat mempengaruhi minat pasar. Rumah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi mengurangi daya tariknya bagi masyarakat.
Selain itu, Tauhid menambahkan bahwa pemerintah perlu mencari cara untuk membantu pekerja informal yang pendapatannya tidak tetap, karena mereka masih merupakan kelompok yang cukup besar di Indonesia.
Meskipun saat ini program rumah yang ditawarkan lebih banyak menyasar pekerja dengan pendapatan tetap, belum ada strategi jelas untuk memfasilitasi pekerja di sektor informal yang juga mengalami backlog dalam kepemilikan rumah. (Nps)