Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Jabar Tolak Pakai Mobil Dinas
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa empat kepala daerah di wilayahnya sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas mobil dinas.
Dilansir dari kompas.com, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Empat pimpinan daerah, yaitu dari Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai mobil dinas baru. Mereka memilih menggunakan mobil pribadi,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dalam sebuah video di akun TikTok pribadinya, Kang Dedi bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Saat ditanya mengenai kebutuhan mobil dinas baru, Rudy dengan tegas menyatakan penolakannya.
“Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” ujar Rudy.
Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran untuk mobil dinas lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. “Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” katanya.
Langkah Serupa di Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, juga mengambil sikap serupa. Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup. “Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegasnya.
Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah ini dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan bagi masyarakat miskin.
Kepemimpinan Berorientasi Masyarakat
Komitmen ini tidak hanya berlaku untuk kepala daerah lain, tetapi juga untuk Dedi sendiri. Saat bertemu dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Dedi meminta agar tidak disediakan mobil dinas baru setelah ia resmi dilantik.
“Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identikkan setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” tegasnya.
Dedi menambahkan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor prioritas seperti pembangunan jalan atau perumahan bagi masyarakat miskin.
“Kalau sudah dianggarkan, belanja mobil barunya bisa dialihkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin. Nanti kita ubah di perubahan,” jelasnya.
Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen nyata untuk mengedepankan kebutuhan rakyat, sekaligus menjadi teladan kepemimpinan yang efisien dan berpihak kepada masyarakat luas. (Nps)