Menteri Imipas Bicara Blak-blakan soal Dugaan Suap WN China di Bandara Soetta
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto angkat bicara terkait viralnya video seorang Warga Negara (WN) China yang menyogok petugas imigrasi sebesar Rp500 ribu untuk mendapatkan akses jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Agus menilai bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk mempermalukan pihak imigrasi Indonesia.
“Saya melihat motifnya memang ingin mempermalukan,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).
Menurut Agus, aksi yang dilakukan turis China itu tidak hanya mencemarkan nama baik imigrasi, tetapi juga berpotensi merusak citra Polri dan instansi lainnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya telah melakukan pencekalan terhadap turis tersebut di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mengklarifikasi kebenaran video yang telah viral di media sosial.
Agus juga menegaskan bahwa Kementerian Imipas akan bersikap tegas terhadap pegawai yang terbukti menerima suap. “Kami tidak mentolerir penyimpangan pegawai, tetapi kami juga tidak rela bangsa ini dipermalukan,” tegasnya.
Video Viral dan Rencana Tindakan
Dalam video yang beredar, turis asal China itu bersama rekannya terlihat merencanakan aksinya sebelum tiba di Bandara Soetta. Mereka menunjukkan proses penyelipan uang Rp500 ribu di dalam paspor untuk mempermudah urusan mereka melalui jalur hijau.
Jalur hijau, sebagaimana dijelaskan dalam regulasi Kementerian Keuangan, adalah proses pelayanan dan pengawasan barang impor tanpa pemeriksaan dokumen oleh petugas atau pemeriksaan fisik sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan.
Video ini memicu reaksi publik yang mengecam tindakan tersebut, baik terhadap turis yang menyuap maupun oknum petugas yang diduga menerima suap.
Komitmen Pemerintah
Agus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas pelayanan imigrasi dan mencegah terulangnya kasus serupa. Langkah-langkah investigasi mendalam akan dilakukan untuk memastikan pihak yang terlibat menerima sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan dan integritas dalam sistem pelayanan publik. (Nps)