Kritik Mengalir Deras: Formasi PPPK Dinilai Abaikan Nasib Guru Honorer
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Dilansir dari laman portalkkabar, sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menggelar aksi demonstrasi pagi ini di Kabupaten Bekasi untuk menuntut keadilan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru tersebut menilai bahwa sistem formasi yang ada tidak adil dan tidak sesuai dengan janji yang telah disampaikan oleh pemerintah.
Dalam demonstrasi yang berlangsung, para guru honorer menyampaikan kekecewaan mereka terhadap panitia seleksi PPPK yang dinilai kurang profesional. Mereka merasa dirugikan oleh formasi yang disediakan, yang tidak memperhitungkan pengabdian guru honorer yang telah mengajar selama bertahun-tahun.
Banyak di antaranya yang merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK, meskipun sudah memiliki pengalaman mengajar yang memadai.
FPHI juga menyoroti ketidakcocokan formasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Beberapa posisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para guru honorer, bahkan terjadi tumpang tindih dalam pendaftaran yang menambah kebingungan. Selain itu, proses seleksi PPPK dianggap tidak transparan dan tidak memberikan prioritas kepada guru honorer, yang seharusnya menjadi perhatian utama.
“Ini sangat tidak adil,” kata salah satu perwakilan guru dalam aksi. “Kami telah berkomitmen untuk pendidikan, namun perlakuan yang kami terima sangat mengecewakan. Kami ingin formasi PPPK ini segera direvisi,” tambahnya.
Kekecewaan ini semakin terasa karena kurangnya komunikasi antara Dinas Pendidikan dan tenaga honorer. Banyak guru honorer yang merasa diabaikan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses seleksi PPPK, yang menambah kesan bahwa Dinas Pendidikan tidak menghargai kontribusi mereka selama ini.
Sebagai informasi, pada Maret 2024, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, pernah mengumpulkan 10.099 tenaga honorer dan menyatakan bahwa prioritas pengangkatan PPPK akan diberikan kepada mereka. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan MenPAN-RB, di mana Dani menegaskan komitmennya untuk mengangkat seluruh tenaga honorer.
Namun, aksi demonstrasi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan yang ada. FPHI berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi guru honorer dan berharap Dinas Pendidikan mau mendengarkan tuntutan mereka serta mengevaluasi kembali formasi PPPK yang tersedia. “Kami tidak akan berhenti berjuang hingga ada perubahan nyata,” tegas perwakilan FPHI.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih, mengaku belum mengetahui adanya demonstrasi tersebut, sedangkan Kadisdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturrochman, belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung, menarik perhatian berbagai pihak yang mulai mempertanyakan kebijakan pengangkatan PPPK di Kabupaten Bekasi. (nps/ccp)