Prabowo Siapkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda: Inisiatif Baru untuk Pendidikan Indonesia
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan dua inisiatif baru di bidang pendidikan, yakni Sekolah Unggulan “SMA Garuda” dan Sekolah Rakyat.
Rencana ambisius ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Satryo Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun, apa yang membedakan kedua jenis sekolah ini?
SMA Garuda: Cetak Generasi Unggul untuk Dunia
Menurut Satryo, SMA Garuda dirancang sebagai sekolah unggulan untuk siswa berbakat yang diarahkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan reputasi kelas dunia. Sekolah ini akan menggabungkan kurikulum nasional dan internasional, serta didukung oleh tenaga pengajar berstandar global.
Tak hanya unggul dalam akademik, SMA Garuda juga menawarkan sistem asrama dan kesempatan beasiswa dari pemerintah. Pada tahap awal, pemerintah berencana membangun 20 SMA Garuda di berbagai daerah, bersamaan dengan 20 SMA/MA lainnya, untuk dikembangkan menjadi sekolah unggulan hingga tahun 2029.
“Lokasi sekolah akan tersebar, sehingga hampir setiap provinsi memiliki sekolah unggulan,” ujar Satryo.
Presiden Prabowo juga disebut akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) dan peraturan presiden (perpres) sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan program ini. Implementasinya direncanakan dimulai pada awal tahun 2025.
Satryo menambahkan bahwa lulusan SMA Garuda diharapkan dapat melanjutkan pendidikan melalui beasiswa LPDP, baik di dalam maupun luar negeri.
Sekolah Rakyat: Harapan Baru bagi Anak dari Keluarga Kurang Mampu
Berbeda dengan SMA Garuda, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di bawah naungan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat bertujuan memberikan pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Presiden ingin anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap mendapat pendidikan yang layak melalui Sekolah Rakyat,” jelas Cak Imin.
Sekolah ini akan memiliki sistem asrama untuk memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Sebagai tahap awal, tiga lokasi di wilayah Jabodetabek dipilih untuk uji coba, yang akan dilakukan secara gratis.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Fasilitas pelatihan milik pemerintah juga dipertimbangkan untuk digunakan sebagai lokasi perintisan sekolah ini.
“Kami harap ini dapat menjadi langkah nyata untuk memastikan tidak ada lagi anak dari keluarga miskin yang kehilangan kesempatan bersekolah,” tutur Gus Ipul. (Nps)