Usai Penetapan Hasto Jadi Tersangka KPK, Effendi Simbolon Desak Megawati untuk Lengser
Jakarta, pendawainvestigasi.com – Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, angkat bicara terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. Mengaku prihatin atas badai hukum yang kini menerpa partai yang pernah menjadi tempat bernaungnya.
“Saya sangat prihatin. Ini adalah petaka besar bagi partai yang sudah lama saya ikuti,” ujar Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Effendi juga menyoroti perlunya evaluasi total di tubuh PDIP setelah kasus ini mencuat. Ia menyebut, selama ini belum pernah ada kader PDIP dengan jabatan strategis sekelas Hasto yang tersandung kasus hukum.
“Ini momentum bagi PDIP untuk instropeksi dan memperbaiki diri secara menyeluruh,” tegasnya.
Effendi Simbolon Desak Pembaruan Total di PDIP, Soroti Posisi Ketua Umum
Effendi simbolon menilai PDIP perlu melakukan evaluasi besar-besaran, termasuk mempertimbangkan perubahan di posisi pucuk pimpinan partai. Menurutnya, pembaruan menyeluruh kepengurusan PDIP kini menjadi langkah yang tak bisa dihindari.
“Evaluasi harus dimulai dari posisi ketua umum. Ini saatnya PDIP melakukan pembaruan total demi memperkuat pondasi partai ke depan,” ujar Effendi.
Effendi Simbolon Desak Megawati Mundur, Sebut Kepemimpinan PDIP Harus Bertanggung Jawab
Effendi Simbolon menyoroti posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP di tengah polemik hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Megawati perlu menunjukkan tanggung jawab sebagai pemimpin partai atas kasus yang mencoreng citra PDIP tersebut.
“Ini masalah fatal. Seharusnya seluruh jajaran kepemimpinan, termasuk ketua umum, mengundurkan diri. Partai itu bukan milik perorangan, tetapi diatur oleh UU Parpol dan harus bertanggung jawab kepada publiknya,” ujar Effendi.
Ia menilai langkah Megawati mundur dari jabatannya adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya memulihkan citra partai yang kini tercoreng akibat kasus hukum yang melibatkan Hasto.
Effendi Simbolon Desak Megawati Mundur: “Ini Masalah Hukum, Bukan Sekedar Etika”
Effendi Simbolon menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri seharusnya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, pengunduruan diri tersebut adalah bentuk tanggung jawab atas masalah hukum serius yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Dia harus mundur. Ini bukan soal etika yang sekadar digembar-gemborkan, ini masalah hukum serius. Lihat saja Perdana Menteri Kanada, ia mengundurkan diri hanya karena isu masuknya negara bagian ke-51,” tegas Effendi.
Diketahui, Hasto Kristiyanto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harus Masiku, seorang buron, terhadap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Ketua KPK Setyo BUdiyanto menyampaikan dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024 bahwa Hasto berupaya memasukkan Harun Masiku ke DPR melalui mekanisme PAW.
Langkah tersebut termasuk meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) dan menghalangi pelantikan Riezky Aprilia, caleg yang seharusnya masuk ke DPR.
“Bahkan undangan pelantikan Riezky sempat ditahan oleh Hasto,” ujar Setyo.
Selain kasus suap, Hasto juga dijerat sebagai tersangka perintangan penyindikan. Ia diduga menyuruh merendam ponsel miliknya dan milik Harun Masiku, serta membantu Harun kabur. Hingga kini, Harun Masiku masih buron.
Nasib Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP, Semua Bergantung Megawati
Ketua DPD PDIP, Said Abdullah, buka suara terkait isu pergantian posisi Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Menurut Said, keputusan terkait jabatan Hasto sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP, megawati Soekarnoputri.
“Apakah Pak Hasto akan diganti atau memilih mundur dari jabatan Sekjen? Semua itu adalah ranah otonomi internal partai,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Said menegaskan bahwa urusan struktural partai, termasuk posisi Sekjen, merupakan kewenangan penuh Megawati sesuai dengan AD/ART PDIP.
“Harus diakui, suka atau tidak suka, konstitusi partai kami mengamatkan bahwa hal tersebut adalah wewenang Ibu Megawati,” tegasnya. (Nps)